Menilik Kasus Tuduhan Tipikor IM2

Seminar Nasional Telekomunikasi Indonesia

“Menilik Kasus Tuduhan Tipikor iM2”

          Senin, 30 September 2013 saya mengikuti Seminar Nasional Indonesia “Menilik Kasus Tuduhan Tipikor im2” yang diadakan oleh Forum Mahasiswa Peduli Internet (FMPI) yang bertempat di Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia, dengan mengangkat tema “Perkembangan Dunia Telekomunikasi dan Investasi Pasca Putusan Pengadilan Tipikor, Menilik dari Kasus iM2”. Seminar tersebut menghadirkan pembicara dari pengamat hukum telekomunikasi
Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M. lalu sekjen APJII, Sapto Anggoro dan Rizal Edy Halim selaku pengamat ekonomi Universitas Indonesia.

          Sebelum para narasumber menyampaikan materi, para peserta yang mengikuti seminar tersebut diminta untuk berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia yaitu “Indonesia Raya”. Hal tersebut dilakukan agar para peserta dapat lebih menghargai kemerdekaan yang telah di raih oleh para pahlawan kita.

          Secara singkat saya akan memaparkan apa saja pernyataan yang telah disampaikan oleh narasumber. Dr.Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M selaku pakar hukum telekomunikasi berpendapat bahwa kalau menilik dari kasus IM2 ini, seharusnya para hakim/jaksa tidak dapat mengakses internet melalui handphone karena hakim/jaksa yang setuju bahwa pihak IM2 bersalah dikarenakan IM2 sebagai penyedia jasa jaringan akses internet yang menggunakan jaringan seluler milik Indosat. Rizal Edy Halim selaku (pakar ekonomi) mengatakan bahwa sektor telekomunikasi mempengaruhi sektor ekonomi.

Menurut Sapto Anggoro Sekjen APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia)

-         ISP/APJII didirikan Juli 1995

-         Telkom, Indosat, XL merupakan anggota APJII

-         APJII memiliki 3 layanan, yaitu 1) Domain, 2) IP4, IP6, 3) Internet Exchange

-         IM2 merupakan anggota APJII, otomatis APJII berkaitan dengan masalah IM2 ini, APJII dalam menjalankan bisnis harus memiliki Lisence dari Menkominfo, berupa “ULO”(Uji Layak Operasi)

-         Apa yang dilakukan oleh IM2 tidak pernah di monitoring oleh Balai Monitoring Menkominfo

-         Penyelanggara Jasa harus Menggunakan Jaringan yang disediakan oleh Penyelenggara Jaringan.

Seminar Nasional Telekomunikasi Indonesia

“Menilik Kasus Tuduhan Tipikor iM2”

          Senin, 30 September 2013 saya mengikuti Seminar Nasional Indonesia “Menilik Kasus Tuduhan Tipikor im2” yang diadakan oleh Forum Mahasiswa Peduli Internet (FMPI) yang bertempat di Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia, dengan mengangkat tema “Perkembangan Dunia Telekomunikasi dan Investasi Pasca Putusan Pengadilan Tipikor, Menilik dari Kasus iM2”. Seminar tersebut menghadirkan pembicara dari pengamat hukum telekomunikasi
Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M. lalu sekjen APJII, Sapto Anggoro dan Rizal Edy Halim selaku pengamat ekonomi Universitas Indonesia.

          Sebelum para narasumber menyampaikan materi, para peserta yang mengikuti seminar tersebut diminta untuk berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia yaitu “Indonesia Raya”. Hal tersebut dilakukan agar para peserta dapat lebih menghargai kemerdekaan yang telah di raih oleh para pahlawan kita.

          Secara singkat saya akan memaparkan apa saja pernyataan yang telah disampaikan oleh narasumber. Dr.Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M selaku pakar hukum telekomunikasi berpendapat bahwa kalau menilik dari kasus IM2 ini, seharusnya para hakim/jaksa tidak dapat mengakses internet melalui handphone karena hakim/jaksa yang setuju bahwa pihak IM2 bersalah dikarenakan IM2 sebagai penyedia jasa jaringan akses internet yang menggunakan jaringan seluler milik Indosat. Rizal Edy Halim selaku (pakar ekonomi)

Mengatakan bahwa sektor telekomunikasi mempengaruhi sektor ekonomi.

Menurut Sapto Anggoro Sekjen APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia)

-         ISP/APJII didirikan Juli 1995

-         Telkom, Indosat, XL merupakan anggota APJII

-         APJII memiliki 3 layanan, yaitu 1) Domain, 2) IP4, IP6, 3) Internet Exchange

-         IM2 merupakan anggota APJII, otomatis APJII berkaitan dengan masalah IM2 ini, APJII dalam menjalankan bisnis harus memiliki Lisence dari Menkominfo, berupa “ULO”(Uji Layak Operasi)

-         Apa yang dilakukan oleh IM2 tidak pernah di monitoring oleh Balai Monitoring Menkominfo

-         Penyelanggara Jasa harus Menggunakan Jaringan yang disediakan oleh Penyelenggara Jaringan.

Seandainya Saya Jadi Menteri Koperasi

Seandainya Saya Menjadi Menteri Koperasi

Di Indonesia Menteri Koperasi tidak berdiri sendiri, namanya saja Menteri Koperasi dan UMKM. Jadi menteri koperasi tidak hanya melakukan tugas untuk memajukan koperasi, tetapi juga memajukan unit usaha kecil menengah tetapi juga bertugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, serta menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pengelolaan kekayaan, pengawasan, dan penyampaian laporan evaluasi di bidang tersebut.

            Jika dillihat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 09/M/2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, pasal 94 dan 95, yaitu: membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi kebijakan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian koperasi dan UKM menyelenggarakan:

Fungsi

1. Perumusan kebijakan pemerintah di bidang pembinaan koperasi dan usaha kecil menengah.
2. Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program, pemantauan, analisis dan evaluasi di bidang koperasi dan usaha kecil menengah.
3. Peningkatan peran serta masyarakat di bidang koperasi dan usaha kecil menengah.
4. Pengkoordinasian kegiatan operasional lembaga pengembangan sumberdaya ekonomi rakyat.
5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Wewenang

1. Penetapan kebijakan di bidang KUKM untuk mendukung pembangunan secara makro.
2. Penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimum yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidang KUKM.
3. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang KUKM.
4. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, pelatihan, arahan dan supervisi di bidang KUKM.
5. Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidang KUKM.
6. Penerapan standar pemberian izin oleh daerah di bidang KUKM.
7. Penerapan kebijakan sistem informasi nasional di bidang KUKM.
8. Penerapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidang KUKM.
9. Penerapan pedoman akuntasi koperasi dan pengusaha kecil menengah.
10. Penetapan pedoman tata cara penyertaan modal pada koperasi.
11. Pemberian dukungan dan kemudahan dalam pengembangan sistem distribusi bagi KUKM.

Menteri ini juga harus mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan pemberdayaan di bidang koperasi dan UMKM, juga meningkatkan sinergi dan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian koperasi dan UMKM secara sistematis, berkelanjutan, dan terintegrasi secara nasional.

Sudah jelaslah tugas dari menteri koperasi, tetapi meskipun demikian kita tidak meraskan dampak dari tugas yang telah dilaksanakan menteri koperasi. Semakin lama, nasib koperasi di Indonesia semakin meredup dan mulai digantikan oleh badan usaha milik swasta. Padahal seandainya koperasi dijalankan dengan semestinya, tentu koperasi akan semakin maju dan berkembang, tidak tergerus oleh zaman modern seperti sekarang ini. Mulai dari koperasi yang kecil, masih banyak yang perlu dibenahi, karena penyelewengan yang ada seperti sudah mengakar dan menyebar hingga kelas bawah sekalipun. Oleh karenanya perlu ada kesadaran dari diri masing-masing untuk melaksanakan tugas dengan baik.

Seandainya Saya Menjadi Menteri Koperasi saya akan berandai-andai bilamana suatu hari nanti, agar saya menjadi menteri koperasi yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini memang harus dimulai dari nol. Pertama kali yang akan saya lakukan adalah menyeleksi SDM yang akan menjadi anggota koperasi, karena SDM itu memiliki peran penting dalam memajukan koperasi itu sendiri. Sebelum mendirikan suatu koperasi, perlu diadakan sosialisasi dan penyuluhan tentang koperasi agar masyarakat tertarik untuk bergabung dalam koperasi. Jadi disana nanti akan dijelaskan prinsip yang harus dijalankan oleh koperasi, hingga hak dan kewajiban bagi anggota koperasi beserta pengurusnnya. Selain itu anggota koperasi akan juga akan diberitahukan keuntungan jika bergabung dalam koperasi. Jadi semuanya dijelaskan secara detail hingga mengerti. Di dalam koperasi sangat diperlukan kerja sama dari semua pihak, mulai dari anggota, pengurus, hingga pengawas dan juga menteri koperasi. Para anggota harus jujur, tidak boleh ada yang menyeleweng, pengurus dan pengawas juga demikian. Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas juga harus bekerja sama dengan anggota dan pengurus dalam mengawasi kinerja dari para anggota. Kemajuan koperasi akan tercapai jika semua pihak saling membantu.

Seandainya saya menjadi menteri koperasi, saya akan:

1.     Merubah image masyarakat terhadap koperasi

2.     Sistem kepengurusan yang telah ada diperbaiki

3.     Memberikan teknologi yang memadai

4.     Memperbaiki SDM

5.     Meningkatkan partisipasi anggota

Agar koperasi bisa berjalan dengan baik, koperasi harus mampu meningkatkan kesejahteraan para anggotanya, yaitu koperasi yang mampu mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi anggotanya dan dituntut untuk mampu memanfaatkan para anggotanya melalui pelayanan yang memuaskan. Kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh manajemen koperasi harus dapat dirasakan secara langsung dan tidak langsung oleh anggota sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pemberian manfaat sosial dan ekonomi.

Sebagai menteri koperasi saya akan tetap menjalankan visi yang sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 09/M/2005 tanggal 31 Januari 2005, misi, dan tujuan yang telah ada yaitu:

Visi

Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 09/M/2005 tanggal 31 Januari 2005 bahwa kedudukan Kementerian Koperasi dan UKM adalah unsur pelaksana pemerintah dengan tugas membantu Presiden untuk mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Indonesia. Tugas Kementerian Koperasi dan UKM adalah merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta pengendalian pemberdayaan koperasi dan UMKM di Indonesia.

Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan visi, yaitu:

Menjadi Lembaga Pemerintah yang kredibel dan efektif untuk mendinamisasi pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian.

 

Misi

Rumusan misi Kementerian Koperasi dan UKM adalah:

Memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan nasional melalui perumusan kebijakan nasional; pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan pemberdayaan di bidang koperasi dan UMKM; serta peningkatan sinergi dan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian koperasi dan UMKM secara sistimatis, berkelanjutan dan terintegrasi secara nasional

Tujuan

Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM secara umum adalah menjadikan KUMKM sebagai pelaku ekonomi utama dalam perekonomian nasional yang berdaya saing. Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM selama periode tahun 2005 - 2009 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan kondisi yang mampu menstimulan, mendinamisasi dan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya 70.000 (tujuh puluh ribu) unit koperasi yang berkualitas usahanya dan 6.000.000 (enam juta) unit usaha UMKM baru;
2. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha koperasi dan UMKM pada berbagai tingkatan pemerintahan;
3. Meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian koperasi dan UMKM di pasar dalam dan luar negeri;
4. Mengembangkan sinergi dan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM;
5. Memberikan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, tepat, transparan dan akuntabel. 

www.gunadarma.ac.id

www.studentsite.gunadrama.ac.id

Referensi:

1.     http://www.indonesia.go.id/in/kementerian/kementerian/kementerian-negara-koperasi-a-ukm/1643-profile/263-kementerian-koperasi-a-ukm

2.     http://www.anneahira.com/menteri-koperasi.htm

Mengapa Koperasi Sulit Berkembang

Mengapa Koperasi Sulit Berkembang di Indonesia?

          Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa koperasi mepukan badan usaha berbasis pada kepentingan ekonomi anggotanya, wujud demokrasi ekonomi, dan gerakat ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Amanat konstitusi itu menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian Nasional dan menjadi bagian integral dari data perekonomian Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila.

          Empat Undang-Undang perkoperasian yang lahir sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 pun menegaskan peran strategismkoperasi dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Koperasi dipilih sebagai tulang punggung perekonomian nasional karena sangat cocok untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang berciri demokratis, otonom, partisipasif, terbuka, dan berwatak posisi sosial.

          Namun, secara de facto, sosok peran koperasi masih jauh ‘panggang dari api’. Kedudukan koperasi terstruktur dlam posisi yang marjinaldan terkungkung oleh berbai masalah internal yang melemahkan. Komitmen terhadap amanat pasal 33 UUD 1945, belum berhasil menciptakan fondasi dan bangunan keekonomian koperasi yang kokoh dan berketahanan. Sebagai badan usaha, koperasi dicitrakan gagal memenuhi harapan masyarat luas, yaitu entitas bisnis yang menguntungkan. Sebagai gerakan ekonomi rakyat, koperasi dianggap gagal menjadi aktor sentral demokrasi ekonomi.

          Secara eksternal, pesatnya pengaruh globalisasi pasar bebas ekonomi dunia telah menggiring perekonomian Indonesia ke arus kapitalisme dan menyulitkan posisi serta peran koperasi di zona ekonomi Indonesia. Peran strategis negara untuk mewujudkan ideologi ekonomi berbasis koperasi sebagaimana tercantum dalam Visi Besar Ekonomi Pasal 33 UUD 1945 tidak tampak nyata secara signifikan memberi hak sosial ekonomi rakyat berupa kemakmuran. Hal ini dikarenakan akibat koordinasi dan komitmen yang lemah pada tataran implementasi peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan menteri, dan kebijakan-kebijakan teknis operasional.

          Secara internal, lambannya perkembangan serta pergerakan koperasi di Indonesia disebabkan sejumlah faktor internal koperasi itu sendiri, yaitu:

1.     Modal Usaha dan Lapangan Kerja Terbatas

Sehingga sebagian koperasi hanya mengelola satu jenis usaha, dan sifatnya temporer serta monoton.

2.     Kurangnya Tenaga Kerja Profesional

Sebagian masyarakat enggan masuk sebagai pengelola koperasi karena dinilai tidak menjanjikan masa depan karena pengurus atau karyawan koperasi sering dikonotasikan terbelakang, pengusaha kelas teri, pengelolanya jauh dari kata profesionalisme.

3.     Kepastian Usaha, Segmentasi Pasar, dan Daya Dukung Organisasi sangat lemah

Percepatan usaha sangat lamban dan kurang mampu bersaing di pasar, baik pasar lokal, regional dan nasional , apalagi internasional.

4.     Visi dan Wawasan Bisnis Pengurus Koperasi yang Terbatas

Inovasi dan kreasi serta sinkonisasi tidak tercipta. Sistem pengelolaan usaha tidak transparan diantara anggota dan pengurus lainnya.

5.     Koperasi memiliki Ketergantungan dominan pada bantuan Pemerintah

Hal ini menyebabkan kurang mendapatkan kepercayaan dalam mengelola bisnis yang besar. Di satu sisi, koperasi mendapat kucuran dana yang sangat terbatas dan sedikit, dan di sisi lain, pihak perbankan kurang respek untuk memberikan kredit pinjaman yang memadai untuk modal yang berskala besar.

6.     Koperasi Tidak dikelola secara Profesional

Tidak ada follow up usaha secara tajam, tidak terjadi perputaran modal yang baik, tidak tercipta siklus kerja yang baku dan berstandar tinggi, serta tidak tumbuhnya partisipasi kerja secara intensif dan bermutu.

7.     Lalu lintas uang yang beredar di daerah terbatas

Hal ini mengakibatkan daya beli masyarakat melemah, yang berpengaruh pada perputaran modal yang berjalan lamban, dan untuk melakukan ekspansi usaha harus menunggu waktu yang lama.

Persoalan-persoalan yang dihadapi koperasi kiranya menjadi relatif lebih akut, kronis, lebih berat oleh karena beberapa sebab :

1.     Kenyataan bahwa pengurus atau anggota koperasi sudah terbiasa dengan sistem penjatahan sehingga mereka dahulu hanya tinggal berproduksi, bahan mentah tersedia, pemasaran sudah ada salurannya, juga karena sifat pasar “sellers market” berhubungan dengan pemerintah dalam melaksanakan politik. Sekarang sistem ekonomi terbuka dengan cirri khas : “persaingan”. Kiranya diperlukan penyesuaian diri dan ini memakan waktu cukup lama.

2.     Para anggota dan pengurus mungkin kurang pengetahuan/skills dalam manajemen. Harus ada minat untuk memperkembangkan diri menghayati persoalan-persoalan yang dihadapi.

3.     Oleh karena pemikiran yang sempit timbul usaha “manipulasi” tertentu, misalnya dalam hal alokasi order/ tugas-tugas karena kecilnya “kesempatan yang ada” maka orang cenderung untuk memanfaatkan sesuatu untuk dirinya terlebih dahulu.

4.     Pentingnya rasa kesetiaan (loyalitas) anggota; tetapi karena anggota berusaha secara individual (tak percaya lagi kepada koperasi) tidak ada waktu untuk berkomunikasi, tidak ada pemberian dan penerimaan informasi, tidak ada tujuan yang harmonis antara anggota dan koperasi dan seterusnya, sehingga persoalan yang dihadapi koperasi dapat menghambat perkembangan koperasi.

www.gunadarma.ac.id

www.studentsite.gunadarma.ac.id

Referensi:

Limbong, Bernhard; 2010; “Pengusaha Koperasi” “Memperkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat” ; Jakarta ;Margaretha Pustaka

Hilang di Telan Kesunyian

Hari yang begitu cerah...

Burung-burung pun mulai berkicau..
Matahari tersenyum merekah. . .
Tapi...

mengapa seorang perempuan yang duduk disana diam menyendiri.. 

padahal dulu hari-harinya selalu riang. .
Apakah dia memiliki masalah???
Setelah aku tau mengapa dia begitu, ternyata hati yang telah sepi itu yang membuat dia menyendiri. . .
Dia merasa Hilang di telan kesunyian...

Masalah Pembangunan Daerah Perbatasan

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto mengungkapkan, belum terlaksananya pembangunan infrastruktur di daerah-daerah perbatasan dan daerah konflik yang ada di Indonesia hingga saat ini karena minimnya dana yang teralokasi. 

"Kendala utama pembangunan di daerah-daerah itu ya masalah dana," kata Joko usai rapat dengan Komisi V DPR di Jakarta hari ini. 

Joko mengatakan, daerah-daerah perbatasan dan daerah konflik yang ada di Indonesia seperti di Kalimantan merupakan daerah yang paling mendesak untuk segera ditangani. Pasalnya, di Kalimantan banyak sekali jalan-jalan yang tidak dapat difungsikan, karena belum tersentuh sama sekali oleh proyek pemerintah.

"Kalimantan paling penting, karena banyak sekali jalan-jalan yang tidak dapat dilalui. Makanya kami akan perbaiki lingkungannya, sehingga tidak ada perbedaan yang mencolok antara Kalimantan dan Serawak. Paling tidak ada jalan tanah yang bisa dilalui," katanya.

Menteri tidak bisa menjelaskan secara detail, ketika ditanya alokasi anggaran bagi pembangunan di daerah perbatasan dan konflik. Menurut dia, anggaran itu dialokasikan ke masing-masing departemen. "Anggarannya ada, tapi saya nggak hafal. Penanganannya kan ada di tiap direktorat jenderal," ujar Djoko.

Sementara itu, Komisi V DPR juga mendesak agar Departemen Pekerjaan Uumum lebih memperhatikan daerah-daerah perbatasan dan daerah konflik. Komisi menilai departemen ini masih kurang optimal terhadap pembangunan di wilayah tersebut.

"Departemen Pekerjaan Uumum harus lebih memperhatikan dan meningkatkan pembangunan di wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga, karena kawasan itu penuh dengan bahaya," kata Ketua Komisi V DPR Sofyan Mile.

ANALISIS
    Setelah saya baca beberapa artikel, saya memutuskan untuk mengambil artikel ini...sebenarnya dari beberapa artikel yang saya baca masalah pembangunan daerah terutama di daerah perbatasan yang belum terjangkau pembangunan yaitu pertama karena pembangunan infrastrukturnya yang minim, kedua buruknya sarana dan prasarana trasportasi, telekomunikasi, pelayanan listrik dan air yang menyulitkan pemerintah mengirim bantuan ke daerah tersebut, sebenarnya masih banyak lagi permasalahannya seperti tidak jelasnya garis batas, pelayanan publik yang rendah, masalah keamanan, mutu sumber daya yang rendah.
   Dalam artikel saya ini permasalahannya sama yaitu karna masalah dana yang mengakibatkan jalan-jalan di daerah tersebut tidak dapat difungsikan..Buruknya infrastruktur dan transportasi mengakibatkan sulitnya mendapat bantuan dana guna melakukan pembangunan di daerah tersebut, sehingga tingkat sosial ekonomi penduduk masih rendah baik pendidikan, kesehatan, perumahan dan pendapatan, selain itu akesbilitas ekonomi terbatas.
 Dari fakta lapangan  banyak masyarakat perbatasan yang kecewa karena kurangnya pemerintah dalam hal ini. Untuk menyelesaikan permasalahan daerah perbatasan ini diperlukan badan khusus yang bertugas secara aktif menangani daerah perbatasan, yang memiliki kewenangan melakukan persiapan untuk mengembangkan dan membangun infrastruktur di daerah perbatasan, serta memiliki kebijakan untuk mempercepat pembangunan  infrastruktur dengan mengundang masuknya para investor.

Sumber
http://www.tempo.co/read/news/2005/03/14/05657995/Pembangunan-Daerah-Perbatasan-Terkendala-Masalah-Dana

Pembangunan Daerah Papua Barat

Analisis

Tantangan pembangunan Provinsi Papua Barat
1. Pembangunan Manusia
2. Pengembangan ekonomi rakyat
3. Penyediaan sarana dan prasarana dasar
4. Pengakuan atas hak dasar masyarakat adat
4. Penyebaran dan pemerataan pembangunan
5. Pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam
6. Pengentasan kemiskinan
7. Pengembangan kelembagaan dan
8. Integrasi wilayah
Dari pernyataan diatas diketahui bahwa:
1. Kualitas Sumber daya Manusia pada tahun 2009 di Provinsi Papua barat sudah relevan, pembangunan     sumber daya manusia menunjukkan kemajuan.
2. Pembangunan ekonomi Provinsi Papua Barat dibawah tingkat pembangunan ekonomi nasional, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Provinsi Papua Barat dalam pembangunan ekonomi belum relevan dan efektif.
3. Tahun 2009 pelayanan nasional Provinsi Papua barat sudah relevan dan efektif
4. Pengelolaan Sumber daya alam yang direncanakan telah mampu menjawab permasalahan utama yaitu meningkatkan kualitas lahan kritis dan mengurangi perusakan terumbu karang guna meningkatkan kualitas  dan pelestarian sumber daya alam di wilayah Papua Barat.
5. Pembangunan Provinsi Papua Barat apabila dilaksanakan secara konsekuen ternyata sangat efektif dalam tujuan pembangunan kesejahteraan sosial.

Kalau dilihat dari pembangunan daerah Provinsi Papua Barat tahun 2009
- Pembangunan kualitas sumber daya manusia sudah menunjukkan kemajuan meskipun masih dibawah rata-rata nasional, tetapi kualitas sumber daya manusia Provinsi Papua Barat masih bisa ditingkatkan lagi dengan cara megajar dan mendidik anak sejak dini, mendirikan sarana dan prasarana pendidikan serta mengirim tenaga didik yang berkualitas kesana agar masyarakat di Provinsi Papua Barat bisa dapat pendidikan yang baik.
- Pembangunan Ekonomi di Provinsi Papua Barat dapat ditingkatkan dengan cara membangun infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan investasi guna meningkatkan keberdayaan masyarakat dan mendorong terciptanya lapangan kerja yang berkualitas. Mengembangkan dukungan fasilitas ekonomi dan permodalan pelaku usaha sektor manufaktur dan UMKM.
- Pelayanan Nasional perlu ditingkatkan lagi, praktek korupsi perlu dicegah
- Perlunya monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam secara berjenjang dan terpadu.
- Perlunya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan pembuatan database penduduk.

Sumber
http://www.slideshare.net/ekpd/hasil-evaluasi-kinerja-pembangunan-daerah-tahun-2009-provinsi-papua-barat