Masalah Pembangunan Daerah Perbatasan

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto mengungkapkan, belum terlaksananya pembangunan infrastruktur di daerah-daerah perbatasan dan daerah konflik yang ada di Indonesia hingga saat ini karena minimnya dana yang teralokasi. 

"Kendala utama pembangunan di daerah-daerah itu ya masalah dana," kata Joko usai rapat dengan Komisi V DPR di Jakarta hari ini. 

Joko mengatakan, daerah-daerah perbatasan dan daerah konflik yang ada di Indonesia seperti di Kalimantan merupakan daerah yang paling mendesak untuk segera ditangani. Pasalnya, di Kalimantan banyak sekali jalan-jalan yang tidak dapat difungsikan, karena belum tersentuh sama sekali oleh proyek pemerintah.

"Kalimantan paling penting, karena banyak sekali jalan-jalan yang tidak dapat dilalui. Makanya kami akan perbaiki lingkungannya, sehingga tidak ada perbedaan yang mencolok antara Kalimantan dan Serawak. Paling tidak ada jalan tanah yang bisa dilalui," katanya.

Menteri tidak bisa menjelaskan secara detail, ketika ditanya alokasi anggaran bagi pembangunan di daerah perbatasan dan konflik. Menurut dia, anggaran itu dialokasikan ke masing-masing departemen. "Anggarannya ada, tapi saya nggak hafal. Penanganannya kan ada di tiap direktorat jenderal," ujar Djoko.

Sementara itu, Komisi V DPR juga mendesak agar Departemen Pekerjaan Uumum lebih memperhatikan daerah-daerah perbatasan dan daerah konflik. Komisi menilai departemen ini masih kurang optimal terhadap pembangunan di wilayah tersebut.

"Departemen Pekerjaan Uumum harus lebih memperhatikan dan meningkatkan pembangunan di wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga, karena kawasan itu penuh dengan bahaya," kata Ketua Komisi V DPR Sofyan Mile.

ANALISIS
    Setelah saya baca beberapa artikel, saya memutuskan untuk mengambil artikel ini...sebenarnya dari beberapa artikel yang saya baca masalah pembangunan daerah terutama di daerah perbatasan yang belum terjangkau pembangunan yaitu pertama karena pembangunan infrastrukturnya yang minim, kedua buruknya sarana dan prasarana trasportasi, telekomunikasi, pelayanan listrik dan air yang menyulitkan pemerintah mengirim bantuan ke daerah tersebut, sebenarnya masih banyak lagi permasalahannya seperti tidak jelasnya garis batas, pelayanan publik yang rendah, masalah keamanan, mutu sumber daya yang rendah.
   Dalam artikel saya ini permasalahannya sama yaitu karna masalah dana yang mengakibatkan jalan-jalan di daerah tersebut tidak dapat difungsikan..Buruknya infrastruktur dan transportasi mengakibatkan sulitnya mendapat bantuan dana guna melakukan pembangunan di daerah tersebut, sehingga tingkat sosial ekonomi penduduk masih rendah baik pendidikan, kesehatan, perumahan dan pendapatan, selain itu akesbilitas ekonomi terbatas.
 Dari fakta lapangan  banyak masyarakat perbatasan yang kecewa karena kurangnya pemerintah dalam hal ini. Untuk menyelesaikan permasalahan daerah perbatasan ini diperlukan badan khusus yang bertugas secara aktif menangani daerah perbatasan, yang memiliki kewenangan melakukan persiapan untuk mengembangkan dan membangun infrastruktur di daerah perbatasan, serta memiliki kebijakan untuk mempercepat pembangunan  infrastruktur dengan mengundang masuknya para investor.

Sumber
http://www.tempo.co/read/news/2005/03/14/05657995/Pembangunan-Daerah-Perbatasan-Terkendala-Masalah-Dana